Jejakterkini.online — Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum dan budaya lokal bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua kekuatan yang dapat saling melengkapi. Budaya lokal hidup dan tumbuh dari kebiasaan masyarakat, sedangkan hukum hadir untuk menata kehidupan agar berjalan tertib dan adil. Di titik pertemuan keduanya, kita menemukan wajah hukum yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.
Bangsa Indonesia sejak awal telah dikenal dengan keragaman adat istiadat dan sistem sosialnya. Setiap daerah memiliki aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku sosial, seperti sopan santun, musyawarah, gotong royong, hingga cara menyelesaikan konflik. Nilai-nilai ini merupakan bentuk “hukum adat” yang hidup (living law) dan diakui eksistensinya dalam sistem hukum nasional.
UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, hukum adat dan budaya lokal memiliki ruang yang sah dalam tatanan hukum nasional kita.
Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan antara hukum positif (yang dibuat oleh negara) dan hukum adat (yang tumbuh dari masyarakat). Misalnya, dalam penyelesaian sengketa tanah, perkawinan adat, atau tradisi lokal yang dinilai tidak sejalan dengan norma hukum formal. Di sinilah dibutuhkan pendekatan hukum yang bijaksana—bukan semata-mata legalistik, tetapi juga sosiologis dan kultural.
Hukum yang baik bukan hanya yang tertulis di atas kertas, melainkan yang mampu menjawab kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Hukum yang tidak memahami budaya lokal akan kehilangan maknanya di tengah kehidupan rakyat. Sebaliknya, budaya lokal yang menolak nilai-nilai hukum nasional akan terjebak dalam kekakuan tradisi dan sulit berkembang. Maka, kuncinya adalah harmoni — saling memahami, bukan saling meniadakan.
Dalam konteks Islam, hukum dan budaya lokal juga sering bersentuhan. Islam datang tidak untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyucikan dan memperbaikinya. Banyak tradisi lokal di Indonesia yang kemudian diberi ruh keislaman, seperti upacara pernikahan adat, tradisi gotong royong, hingga praktik sedekah kampung. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, budaya lokal justru menjadi sarana dakwah yang efektif.
Sebagai contoh, di masyarakat Bugis-Makassar, nilai siri’ na pacce (harga diri dan solidaritas) merupakan budaya luhur yang sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Nilai ini dapat menjadi dasar moral dalam penegakan hukum, baik di tingkat formal maupun sosial.
Oleh karena itu, pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia idealnya tidak menafikan budaya lokal, tetapi justru menjadikannya sumber inspirasi dan rujukan moral. Integrasi hukum dan budaya lokal akan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat sekaligus menjaga identitas bangsa.
Hukum yang berakar pada budaya lokal bukan berarti hukum yang ketinggalan zaman. Justru di sanalah letak kekuatan hukum yang hidup—hukum yang membumi, menyentuh nurani masyarakat, dan berfungsi bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai alat pembinaan moral dan keadilan sosial.
Sudah saatnya pembuat kebijakan, akademisi, dan penegak hukum membuka ruang dialog antara norma hukum dan kearifan lokal. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak sekadar menjadi teks peraturan, melainkan menjadi nilai hidup yang mencerminkan jati diri bangsa.
