jejakterkini.online – Koalisi KOSPI dan MBG Watch melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Kemenkeu, dan Kepala BGN atas kasus keracunan MBG yang menimpa 43 ribu anak serta tuduhan pembajakan anggaran pendidikan. Namun, surat tersebut ditolak petugas satpam di kantor BGN, Kamis (10/9/2026).
“Kami tidak diperkenankan masuk… Kami hanya diminta menunggu di luar pagar dan akhirnya kami hanya menerima surat kami kembali yang telah ditandatangani tanpa ada stempel resmi,” ungkap perwakilan koalisi.
Aksi penolakan BGN memicu desakan moratorium total dan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan secara nasional. Peneliti Celios, Muhammad Saleh, menilai krisis ini sudah sangat darurat.
“Program yang membuat lebih dari 43 ribu anak keracunan dalam 20 bulan bukan lagi rangkaian insiden lokal, tapi kedaruratan keamanan pangan berskala nasional,” tegas Saleh.
Sulitnya warga mencari keadilan dikritik akademisi Ardianto Satriawan yang menyoroti konflik kepentingan di tubuh lembaga penegak hukum dan pemerintah.
“Keracunan MBG tuh runyam. Misal mau laporin ya. Lapor ke siapa? Lapor ke polisi? Polisinya punya dapur SPPG. Lapor ke tentara? Tentaranya punya dapur SPPG. Lapor ke DPRD? Anggota DPRD-nya punya dapur SPPG. Lapor ke DPR? Anggota DPR-nya punya dapur SPPG… Emang mau ditindaklanjuti laporannya?” kritiknya di X.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut mendesak penegakan hukum pidana bagi pengelola dapur bermasalah agar tidak menjadi bencana berkepanjangan.
“Harusnya diproses hukum, dan dijelaskan kepada masyarakat. Itu dapur yang menyebabkan banyak keracunan itu kan tidak diapa-apakan. Yang dulu maupun sekarang dibiarin aja menyebabkan anak-anak keracunan. Tidak diperiksa. MBG ini tetap jadi kelanjutan bencana selanjutnya,” tegas Mahfud.
