Jejakterkini.Online MAKASSAR, Upaya mempercepat penyerapan lulusan pendidikan vokasi terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar menggelar rapat koordinasi maraton lintas sektor, Kamis (15/4/2025), di ruang rapat Kantor Dinas Pendidikan Sulsel.
Rapat gabungan ini melibatkan BBPVP Makassar, Balai Latihan Kerja (BLK) Bantaeng, BLK Pangkep, dan Balai K3 Makassar, dengan fokus utama pada sinkronisasi program strategis nasional untuk menjawab tingginya angka lulusan SMK yang membutuhkan akses pelatihan dan pekerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel, Dr. Jayadi Nas, yang memimpin rapat, menegaskan pentingnya langkah cepat membangun konektivitas antara dunia pendidikan dan industri.
“Segera lakukan koneksi dengan perusahaan di Sulawesi Selatan dan susun road map yang jelas agar lulusan SMK bisa dilatih dan langsung terserap di dunia kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini selaras dengan arah kebijakan Menteri Ketenagakerjaan RI yang menekankan pelatihan berbasis kompetensi dan penempatan kerja sebagai prioritas program strategis nasional dalam menekan angka pengangguran.
Dalam forum tersebut, Kepala BBPVP Makassar memaparkan berbagai program unggulan, seperti magang Hubungan Industri (HuB), penguatan SMK Pusat Keunggulan, sertifikasi kompetensi gratis, pelatihan tanpa biaya, hingga pemberian uang saku bagi lulusan SMK yang mengikuti pelatihan di empat balai di Sulawesi Selatan.
Perwakilan Dinas Pendidikan Sulsel melalui Kepala Bidang SMK, H. Hery Sumiharto, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut.
“Sinergi ini harus segera direalisasikan untuk mendukung percepatan penyerapan tenaga kerja lulusan vokasi sesuai program pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Iqbal Najamuddin, melalui jajarannya menyatakan dukungan penuh, terutama dalam penyediaan data siswa dan alumni SMK sebagai basis rekrutmen program pelatihan.
Masukan strategis juga datang dari mantan Kepala BBPVP Papua yang menekankan pentingnya sinkronisasi peralatan pelatihan berstandar industri serta legalisasi sertifikat kompetensi agar diakui dunia kerja.
Kepala BLK Pangkep mendorong akses data siswa dan alumni SMK untuk mendukung rekrutmen program pelatihan, sementara Kepala BLK Bantaeng menegaskan kesiapan menyediakan tenaga kerja siap pakai sesuai kebutuhan industri.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan 150.000 peserta dalam program magang HuB, dengan prioritas lulusan SMK dan pencari kerja usia produktif. Program ini dinilai membutuhkan sinergi kuat antara sekolah vokasi, balai latihan kerja, dan dunia usaha serta industri (dudika).
Jayadi juga menegaskan akan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan SDM profesional bersertifikasi.
“Pelatihan berbasis penempatan kerja harus diperkuat. Redesain balai latihan industri juga menjadi kunci agar lulusan cepat terserap dan berdampak pada penurunan pengangguran nasional,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala BBPVP Makassar, Kepala BLK Bantaeng, Kepala BLK Pangkep, Kepala Balai K3 Makassar, Kepala Cabang Dinas Wilayah I A. Amran, serta para kepala SMK negeri se-Kota Makassar.
Hadir pula Kepala SMKN 3 Makassar Nuraliyah bersama Wakasek Hubin Industri Mappa, S.Pd dan Ketua Program Keahlian TKR Hamsir Ardiansyah, ST. serta kepala SMKN 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Makassar.
Rapat ini juga diikuti oleh fungsional penghubung kerja dari BBPVP Makassar, BLK Pangkep, BLK Bantaeng, Balai K3 Makassar, serta staf dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui forum ini, pemerintah daerah dan pusat menegaskan komitmen memperkuat “link and match” antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan sumber daya manusia unggul.
Kontributor: Hamsir Ardiansyah ,ST
