jejakterkini.online – Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 seolah mengonfirmasi kegelisahan warganet terkait anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPK menekankan bahwa besarnya anggaran program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) yang membengkak dari Rp 71 triliun pada 2025 menjadi Rp 171 triliun pada 2026, belum diimbangi dengan kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai. Dampaknya, muncul risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, hingga potensi tindak pidana korupsi.
Rentetan kritik tajam muncul saat warganet menguliti rincian anggaran penunjang BGN yang dinilai kontradiktif dan tidak wajar. Bagaimana tidak, di tengah arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan efisiensi, BGN justru melakukan berbagai pengadaan dengan nilai yang fantastis. Ironisnya, belanja tersebut justru menyasar pos-pos penunjang yang sama sekali tidak bersentuhan langsung dengan isi piring maupun pemenuhan gizi penerima manfaat.
