jejakterkini.online – Bayangkan jadi petani yang setiap kali alat bajak rusak atau butuh modal tambahan, harus pontang-panting cari pinjaman ke sana kemari, sementara bank selalu menolak karena tidak punya sertifikat tanah sebagai jaminan. Itulah yang dialami Masril Koto dan ribuan petani lain di kampungnya, di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sekitar awal tahun 2000-an.
Masalahnya bukan sepele. Status tanah di Sumatera Barat kebanyakan berupa hak ulayat atau tanah adat, sehingga hampir tidak ada petani yang punya sertifikat resmi. Tanpa itu, bank manapun otomatis menolak permohonan kredit mereka. Padahal kebutuhan modal petani nyata adanya, mulai dari pupuk yang mahal sampai alat pertanian yang rusak mendadak.
Masril sendiri bukan sosok dengan latar belakang mentereng. Ia anak pertama dari delapan bersaudara, dan terpaksa berhenti sekolah di kelas 4 SD karena kendala ekonomi keluarga. Sehari-hari ia hanya petani dan peternak biasa di kampungnya. Satu-satunya bekal pendidikan formal yang pernah ia ikuti adalah Sekolah Lapangan petani dari Dinas Pertanian Sumatera Barat.
Tapi justru dari sekolah lapangan itulah titik terang muncul. Masril menyadari bahwa akar masalah petani bukan soal bibit atau pupuk, melainkan akses permodalan yang seret. Bersama empat rekan petani lainnya, ia membentuk tim kecil untuk mencari cara mendirikan semacam bank khusus petani. Idenya sederhana, kumpulkan modal dari petani sendiri lewat penjualan saham seharga seratus ribu rupiah per lembar.
Perjuangan ini tidak instan. Sejak dirintis tahun 2002, butuh waktu beberapa tahun dan bimbingan dari Yayasan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas sebelum akhirnya resmi berdiri dengan nama Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis Prima Tani. Dari sekitar dua ratus petani di Baso, terkumpul modal awal sekitar lima belas juta rupiah, jumlah yang kecil tapi menjadi pondasi besar bagi banyak keluarga petani.
Begitu lembaga ini berjalan, manfaatnya langsung dirasakan. Petani yang dulu kesulitan modal kini bisa meminjam dengan bunga yang jauh lebih ringan dibanding rentenir, sekitar dua belas persen per tahun. Tidak berhenti di situ, setiap lembaga yang dibentuk juga menyerap tenaga kerja baru, rata-rata lima karyawan per cabang, kebanyakan diisi anak-anak petani yang baru lulus sekolah dan kesulitan mencari pekerjaan.
Kabar baik ini menarik perhatian pemerintah. Sistem yang dirintis Masril kemudian diadopsi menjadi dasar Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan secara nasional, dengan dukungan dana dari Departemen Pertanian. Dari satu lembaga kecil di Baso, konsep ini menyebar ke ratusan bahkan disebut mencapai ribuan unit serupa di berbagai provinsi di Indonesia, dengan total aset yang terus bertambah dari tahun ke tahun.
Yang membuat kisah ini makin berkesan, Masril tidak pernah meminta bayaran ketika berkeliling memperkenalkan konsep ini ke kelompok tani lain di berbagai daerah. Bermodalkan sepeda motor tua, ia hanya minta diisi bensin sebagai imbalan. Berkat dedikasinya, ia pernah diundang berbicara di hadapan pejabat bank dan ekonom di forum nasional, bahkan menerima sejumlah penghargaan sebagai wirausahawan sosial.
Kisah Masril Koto membuktikan satu hal penting, gelar akademik tinggi memang berharga, tapi bukan satu-satunya jalan untuk membawa perubahan besar bagi banyak orang. Kadang yang dibutuhkan hanya kepedulian, kegigihan, dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.
