jejakterkini.online – Ganjar Pranowo menegaskan PDI Perjuangan tetap berada di luar koalisi pemerintahan meski mengakui memiliki sejumlah kesamaan visi dengan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas ucapan Prabowo yang menyebut “hati PDIP sama” dengan pemerintah.
Menurut Ganjar, seluruh kekuatan politik memang memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa, menjalankan amanat UUD 1945, serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi.
Namun, ia menilai kesamaan semangat kebangsaan tidak otomatis membuat semua partai harus bergabung dalam barisan pemerintah.
“Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945… Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan,” kata Ganjar, Jumat (24/7/2026).
Ganjar menekankan, dalam sistem demokrasi dibutuhkan mekanisme checks and balances agar kekuasaan tetap terkendali. Menurutnya, keberadaan partai di luar pemerintahan justru menjadi bagian penting untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar checks and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol, sehingga tidak menuju pada kekuasaan mutlak,” ujarnya.
Ia memastikan sikap politik PDIP tidak berubah. Meski menghormati Prabowo sebagai presiden yang mendapat mandat rakyat, partainya akan tetap menjalankan fungsi kontrol dan menyampaikan kritik jika diperlukan.
“Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten,” ujarnya.
Ganjar menambahkan kritik yang disampaikan PDIP bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada masyarakat. Ia juga menegaskan arah politik partainya tidak ditentukan oleh tawaran kekuasaan maupun jabatan.
“Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi,” sambungnya.
Senada dengan Ganjar, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengakui terdapat sejumlah kesamaan pandangan antara PDIP dan pemerintah, seperti upaya mengatasi stunting, memperkuat pendidikan, ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, hingga ketahanan pangan.
Namun, ia menilai posisi di luar pemerintahan justru membuat PDIP lebih leluasa memberikan masukan dan kritik agar berbagai program berjalan efektif.
Menurut Deddy, PDIP akan tetap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, jika terdapat kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki, partainya akan menyampaikan kritik sebagai bentuk tanggung jawab menjaga demokrasi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Harlah ke-28 PKB di Jakarta menyebut hubungan politik tidak selalu harus dipandang sebagai sekat permanen. Ia bahkan meyakini PDIP memiliki semangat yang sama dengan pemerintah.
“PDIP juga sebetulnya hatinya sama dengan kita, benar, coba cek, digali hatinya. Sebetulnya sama,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Kamis (23/7/2026).
