Jejakterkini.Online Makassar, — Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan menyikapi serius persoalan krisis energi yang meliputi ketersediaan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan gas yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan yang digelar di Warkop Haji Edy, Jalan Ratulangi, Kota Makassar, Selasa, 15 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah ketua Exco Partai Buruh dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Ketua DPW Partai Buruh Sulawesi Selatan, Ahmad Ryanto, dalam keterangannya mendesak pemerintah dan Pertamina untuk membuka informasi secara transparan kepada masyarakat terkait kondisi energi, khususnya mengenai distribusi dan ketersediaan BBM serta kebijakan subsidi energi.
Menurut Ahmad Ryanto, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah maupun pemangku kebijakan harus memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Kami mendesak adanya transparansi dari Pertamina dan pemerintah terkait persoalan energi yang saat ini dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai krisis energi yang terjadi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan energi serta kejelasan kebijakan subsidi yang diberlakukan di daerah.
Ahmad Ryanto juga mengkritisi minimnya keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Menurut dia, kondisi masyarakat yang dinilai semakin sulit secara ekonomi seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah semakin miskin dan terpuruk justru harus kembali dibebani dengan persoalan energi,” ujarnya.
Selain persoalan energi, Partai Buruh Sulsel juga menyoroti pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ahmad Ryanto menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan kedaulatan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Partai Buruh Sulsel juga menyampaikan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Kamis sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait persoalan energi.
Aksi tersebut rencananya akan melibatkan jajaran Partai Buruh dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Sejumlah titik aksi di lingkungan Pertamina juga menjadi perhatian dalam agenda penyampaian aspirasi tersebut.
Soroti Persoalan BBM di Kepulauan Selayar
Sementara itu, Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Kepulauan Selayar, Puang Imran, turut menyampaikan kondisi yang terjadi di wilayah Selayar.
Ia menyoroti dugaan adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu di wilayah tersebut. Menurut keterangannya, beberapa oknum yang diduga melakukan penimbunan BBM telah diamankan oleh Polres Kepulauan Selayar.
Persoalan tersebut, kata dia, perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut distribusi energi yang seharusnya dapat diterima masyarakat secara merata.
Puang Imran juga menyoroti persoalan distribusi tabung gas serta kebijakan Pertamina yang disebut tidak menerima tabung yang kondisinya sudah berkarat.
Selain itu, ia mempertanyakan adanya dugaan pengurangan subsidi BBM untuk sejumlah daerah, khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar.
Menurutnya, kondisi geografis Selayar sebagai wilayah kepulauan membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan distribusi dan subsidi energi. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru semakin menyulitkan masyarakat di daerah kepulauan.
Partai Buruh Sulawesi Selatan menegaskan bahwa persoalan energi bukan hanya menyangkut BBM, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat terhadap listrik dan gas.
Karena itu, Partai Buruh meminta pemerintah dan Pertamina memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan subsidi, distribusi energi, serta langkah konkret dalam mengatasi persoalan yang terjadi di sejumlah daerah disulawesi selatan saat ini.
