jejakterkini.online – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, bahkan mengusulkan agar MBG dihentikan sementara sampai persoalan di lapangan benar-benar dibenahi.
Desakan itu muncul setelah berulangnya laporan dugaan keracunan makanan yang dialami penerima manfaat MBG. Bagi Mahfud, persoalan yang menyangkut keselamatan anak tidak seharusnya berhenti pada teguran administratif atau evaluasi internal.
Menurutnya, apabila sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti menyebabkan keracunan, pihak yang bertanggung jawab semestinya diperiksa dan diproses sesuai hukum.
Mahfud mempertanyakan mengapa kasus-kasus yang telah menimbulkan korban, menurut pandangannya, belum terlihat berujung pada penindakan pidana yang terbuka kepada publik.
Ia menilai teguran saja tidak cukup memberikan efek jera. Terlebih, masalah yang dihadapi menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak setiap hari.
“Kalau memang membahayakan, ya harus diproses hukum dan dijelaskan kepada masyarakat,” tegas Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan bahwa pola pelaksanaan MBG seperti sekarang berpotensi memunculkan persoalan yang lebih besar apabila tidak segera diperbaiki.
Ia khawatir kasus keracunan yang terjadi berulang dapat berkembang menjadi bencana dengan jumlah korban yang jauh lebih besar.
Soroti Kontrak dan Kapasitas Dapur
Selain masalah keamanan makanan, Mahfud turut menyoroti persoalan kontrak penyedia MBG yang telah berjalan dalam jumlah besar.
Ia menyebut Kepala BGN Sudaryono dinilai menghadapi persoalan dari kontrak-kontrak yang dibuat pada masa kepemimpinan sebelumnya.
Menurut Mahfud, kontrak bernilai besar tersebut dapat menjadi persoalan apabila kemampuan dapur penyedia makanan tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
Ia menyinggung jumlah dapur atau kontrak yang sangat banyak serta kewajiban menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari.
Mahfud menggambarkan beban tersebut seperti sebuah dapur yang harus melayani pesta dalam skala besar setiap hari. Menurutnya, kondisi seperti itu dapat membuat kualitas dan keamanan makanan sulit dijamin apabila kapasitas tidak memadai.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi bahkan memutus kontrak yang dinilai bermasalah, termasuk menghitung kembali konsekuensi keuangannya.
Usul MBG Ditutup, Lalu Dibangun Ulang
Mahfud bahkan menyampaikan usulan yang lebih drastis. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menutup sementara pelaksanaan MBG, menyelesaikan persoalan kontrak, lalu menjalankan program tersebut kembali dengan sistem yang dianggap lebih aman dan terkendali.
Ia mengusulkan pendekatan yang lebih berbasis daerah atau desa agar pelaksanaan program tidak terlalu tersentralisasi dan kapasitas penyedia makanan dapat lebih mudah diawasi.
Bagi Mahfud, pilihan tersebut dinilai lebih baik daripada membiarkan program berjalan sementara risiko keracunan terus muncul.
“Jangan menunggu masalahnya semakin besar. Kalau sistemnya bermasalah, benahi dulu sebelum dilanjutkan,” menjadi inti kekhawatiran yang ia sampaikan.
Pernyataan Mahfud MD ini kembali memanaskan perdebatan mengenai masa depan Program Makan Bergizi Gratis. Di satu sisi, MBG merupakan program strategis pemerintah. Namun di sisi lain, persoalan keamanan pangan dan pengawasan penyedia makanan menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap ringan.
