jejakterkini.online – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama empat pejabat struktural lainnya, Sabtu (26/9/2026).
Penonaktifan dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan dugaan keberadaan klaster hunian mewah di lingkungan Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, yang diduga dihuni warga binaan.
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rudi Setiawan, mengatakan lima pejabat tersebut dinonaktifkan karena diduga bertanggung jawab atas kondisi yang ditemukan Ombudsman.
Lima pejabat yang dinonaktifkan terdiri dari:
• Kepala Lapas Cibinong
• Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)
• Kepala Seksi Binadik
• Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib)
• Kepala Urusan Umum
Kelima pejabat tersebut selanjutnya akan menjalani pemeriksaan internal untuk mengetahui bagaimana kondisi tersebut dapat terjadi.
Sebelumnya, dalam inspeksi mendadak pada 23 September 2026, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan yang disebut menyerupai klaster hunian. Di dalamnya ditemukan sejumlah fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan, AC, fasilitas kebugaran hingga pembangunan simulator golf.
Ombudsman juga menemukan seorang penghuni yang mengaku sebagai warga binaan. Lembaga tersebut masih mendalami status bangunan, penghuni, serta dugaan adanya pembayaran untuk menempati hunian tersebut.
Kini, pemeriksaan internal terhadap lima pejabat tersebut diharapkan dapat mengungkap bagaimana fasilitas tersebut bisa berada dan digunakan di lingkungan Lapas Cibinong.
