jejakterkini.online – Menteri Kebudayaan sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap pandangannya mengenai gaya Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan perombakan kabinet. Menurut Fadli, cara Prabowo menentukan siapa yang diberi mandat dalam pemerintahan memiliki kemiripan dengan gaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli ketika membahas kebijakan reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo. Ia menilai pergantian pejabat dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar selama dilakukan berdasarkan kebutuhan dan penilaian terhadap kinerja.
Fadli mengatakan gaya Prabowo dalam mengelola kabinet cukup fleksibel. Presiden, menurutnya, memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang dianggap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.
Ia kemudian membandingkan pola tersebut dengan Donald Trump di Amerika Serikat. Menurut Fadli, Trump juga dikenal tidak menjadikan pergantian anggota pemerintahan sebagai sesuatu yang harus selalu dilakukan secara bersamaan.
“Mirip dengan gaya Donald Trump di Amerika Serikat,” ujar Fadli, seperti dikutip pada Rabu, 2 September 2026.
Menurut Fadli, pergantian menteri tidak selalu harus dikaitkan dengan kepentingan partai politik. Meskipun dinamika politik dan hubungan antarpartai memang menjadi bagian dari sistem pemerintahan, keputusan presiden dalam menentukan menteri tetap memiliki pertimbangan tersendiri.
Ia menyebut praktik politik seperti take and give merupakan sesuatu yang dapat ditemukan dalam berbagai sistem politik. Namun, hal tersebut bukan berarti setiap keputusan mengenai posisi menteri hanya ditentukan oleh kepentingan politik.
Fadli menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan mandat secara fleksibel. Artinya, orang yang berada di dalam pemerintahan harus mampu menjalankan tugas yang diberikan dan menunjukkan hasil sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
Dalam pandangannya, asal partai seorang menteri bukan menjadi satu-satunya pertimbangan untuk mempertahankan seseorang dalam kabinet.
Kinerja menjadi salah satu ukuran penting. Apabila seorang pejabat dinilai mampu menjalankan program pemerintah dan memberikan hasil yang dirasakan masyarakat, posisi tersebut dapat dipertahankan.
Sebaliknya, apabila Presiden menilai diperlukan perubahan, pergantian pejabat juga dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Pandangan Fadli tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai cara ia melihat keputusan reshuffle yang selama ini dilakukan Prabowo.
Ia menilai Presiden tidak harus menunggu seluruh posisi untuk dievaluasi secara bersamaan sebelum melakukan pergantian. Setiap posisi dapat dinilai berdasarkan kebutuhan dan perkembangan pemerintahan.
Pernyataan serupa sebelumnya juga pernah disampaikan Fadli ketika membahas kemungkinan reshuffle. Pada Juni 2026, ia mengatakan bahwa bagi Prabowo, pergantian menteri merupakan sesuatu yang biasa dalam pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga membandingkan pola tersebut dengan Donald Trump. Ia menilai pergantian anggota pemerintahan di Amerika Serikat dapat dilakukan ketika presiden merasa perubahan memang diperlukan.
Perbandingan dengan Trump tersebut kemudian kembali muncul ketika Fadli membahas gaya kepemimpinan Prabowo.
Meski demikian, pernyataan Fadli tidak berarti bahwa seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo sama dengan kebijakan Trump. Perbandingan yang disampaikan lebih berkaitan dengan fleksibilitas presiden dalam menentukan anggota kabinet.
Menurut Fadli, Prabowo sejak awal memiliki orientasi untuk bekerja bagi masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan seorang menteri seharusnya tidak hanya dilihat dari posisi politiknya, tetapi juga dari hasil kerja yang diberikan.
Fadli menyebut kelompok masyarakat seperti petani, buruh, nelayan dan pedagang pasar sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah.
“Pak Prabowo bekerja untuk rakyat kebanyakan (petani, buruh, nelayan, pedagang pasar). Ukuran keberhasilan bagi beliau adalah kebahagiaan rakyat,” kata Fadli.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi terhadap menteri menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.
Pembahasan mengenai reshuffle juga muncul di tengah adanya perhatian publik terhadap kinerja kabinet. Hasil survei Poltracking Indonesia yang dikutip dalam pemberitaan menunjukkan 51,9 persen responden menilai reshuffle kabinet diperlukan.
Sementara itu, 27,9 persen responden menilai tidak perlu dilakukan perombakan kabinet. Adapun 20,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.
Dari kelompok responden yang menginginkan reshuffle, persoalan kinerja menjadi alasan paling banyak disebut. Sebanyak 55,5 persen menilai terdapat menteri yang memiliki kinerja kurang memuaskan.
Selain itu, sebagian responden menilai terdapat menteri yang dianggap tidak sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya. Ada pula yang menyoroti pejabat yang dinilai jarang turun langsung ke tengah masyarakat.
Data tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai reshuffle tidak hanya muncul dari kalangan elite politik. Evaluasi terhadap kabinet juga menjadi perhatian sebagian masyarakat.
Namun, keputusan mengenai reshuffle tetap berada di tangan Presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi kabinet berdasarkan kebutuhan pemerintahan dan evaluasi terhadap para pembantunya.
Dalam konteks tersebut, pernyataan Fadli dapat dibaca sebagai penjelasan mengenai bagaimana dirinya melihat pola kerja Prabowo dalam menentukan anggota kabinet.
Ia tidak menggambarkan reshuffle sebagai sesuatu yang harus selalu dikaitkan dengan konflik atau persaingan antarpartai. Menurutnya, dinamika politik memang ada, tetapi pertimbangan kinerja tetap memiliki peranan penting.
Hal tersebut juga berkaitan dengan sistem pemerintahan yang melibatkan banyak partai politik. Dalam pemerintahan koalisi, komunikasi dan pembagian peran antarpartai memang menjadi bagian dari dinamika politik.
Namun, menurut Fadli, Presiden tetap memiliki ruang untuk menentukan siapa yang dianggap mampu menjalankan mandat pemerintahan.
Perbandingan dengan Trump juga menjadi menarik karena kedua presiden memiliki gaya politik yang berbeda dengan banyak pemimpin sebelumnya. Fadli melihat adanya kesamaan dalam hal keberanian melakukan perubahan terhadap komposisi pemerintahan ketika dianggap diperlukan.
Bagi Prabowo, pergantian menteri bukan semata-mata persoalan siapa yang berasal dari partai tertentu. Penilaian terhadap kemampuan menjalankan tugas menjadi bagian dari pertimbangan yang tidak kalah penting.
Karena itu, seorang menteri yang berasal dari partai pendukung pemerintah tetap harus mampu menunjukkan kinerja sesuai mandat yang diberikan.
Sebaliknya, keputusan mempertahankan seorang menteri juga tidak otomatis hanya karena faktor politik. Kinerja dan kemampuan menjalankan program menjadi salah satu pertimbangan yang dapat digunakan Presiden.
Pernyataan Fadli tersebut juga muncul ketika pemerintahan Prabowo terus menjalankan berbagai program prioritas. Pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi antar kementerian dan lembaga agar target pemerintah dapat tercapai.
Dalam kondisi tersebut, Presiden membutuhkan jajaran menteri yang dianggap mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang dapat dirasakan masyarakat.
Apabila terdapat kementerian yang dinilai belum mencapai target, evaluasi dapat dilakukan. Bentuk evaluasi tersebut dapat berupa perbaikan kinerja hingga perubahan pejabat apabila Presiden menilai hal tersebut diperlukan.
Itulah yang menurut Fadli menjadi karakter fleksibel dalam pengelolaan kabinet.
Sementara itu, istilah “mirip Donald Trump” yang digunakan Fadli sebaiknya dipahami dalam konteks gaya melakukan pergantian pejabat, bukan sebagai pernyataan bahwa seluruh kebijakan Prabowo identik dengan Presiden Amerika Serikat tersebut.
Donald Trump sendiri dikenal memiliki pola pemerintahan yang memungkinkan perubahan personel ketika diperlukan. Fadli melihat terdapat kemiripan dengan cara Prabowo memberikan mandat kepada para pembantunya.
Pada akhirnya, keputusan reshuffle tetap menjadi hak prerogatif Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menteri yang saat ini berada dalam kabinet juga tetap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya selama masih mendapatkan mandat dari Presiden.
Jika suatu saat Presiden memutuskan melakukan pergantian, keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap kebutuhan pemerintahan.
Bagi masyarakat, yang paling penting tentu bukan hanya siapa yang berada di dalam kabinet, tetapi seberapa efektif pemerintahan menjalankan program dan memberikan hasil.
Fadli pun menekankan bahwa orientasi utama Prabowo adalah bekerja untuk masyarakat luas. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan pada akhirnya akan terlihat dari manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penjelasan mengenai alasan mengapa posisi menteri dapat dievaluasi secara fleksibel.
Di tengah pembicaraan mengenai reshuffle, publik masih akan menunggu apakah Presiden Prabowo akan kembali melakukan perubahan terhadap komposisi kabinet atau mempertahankan susunan yang ada.
Jika reshuffle dilakukan, keputusan tersebut nantinya akan menjadi kewenangan Presiden berdasarkan kebutuhan pemerintahan.
Untuk saat ini, Fadli Zon menilai gaya Prabowo dalam menentukan jajaran pemerintahan memiliki kemiripan dengan Donald Trump dalam hal fleksibilitas melakukan pergantian pejabat.
Namun, Fadli juga menekankan bahwa keputusan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan politik. Kemampuan menjalankan mandat dan hasil kerja tetap menjadi salah satu ukuran penting.
Dengan demikian, pernyataan Fadli Zon memberikan gambaran bahwa reshuffle bagi Prabowo bukanlah sesuatu yang harus dianggap luar biasa. Pergantian pejabat dapat dilakukan apabila Presiden menilai perubahan tersebut dibutuhkan untuk membuat pemerintahan bekerja lebih efektif.
Kini, perhatian publik kembali tertuju pada evaluasi kabinet pemerintahan Prabowo. Apakah nantinya akan ada perubahan susunan menteri atau tidak, keputusan akhirnya tetap berada di tangan Presiden.
