jejakterkini.online – Aksi unjuk rasa menolak relokasi pedagang kaki lima (PKL) di depan kantor sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Rabu (17/6/2026), berakhir ricuh. Massa aksi mengaku mendapat tindakan kekerasan dari oknum Satpol PP saat mencoba masuk ke area kantor DPRD.
Kericuhan terjadi ketika para demonstran berupaya menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pimpinan DPRD Makassar. Massa dan petugas Satpol PP sempat terlibat aksi saling dorong hingga salah satu pendemo mengaku menjadi korban pemukulan.
Salah satu perwakilan massa, Iswandi Kusnadi, menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan meminta pelaku segera diproses secara hukum.
“Kami hanya ingin memastikan rapat dengar pendapat (RDP) terkait relokasi PKL dapat terlaksana. Namun, kami justru mendapat perlakuan yang tidak semestinya,” ujar Iswandi.
Massa juga mengultimatum agar terduga pelaku pemukulan segera ditindak dalam waktu 1×24 jam. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan melanjutkan aksi ke Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan.
Selain menuntut penegakan hukum, para demonstran mendesak DPRD Makassar segera menggelar RDP terkait penolakan relokasi PKL di kawasan Benteng Rotterdam. Menurut mereka, para pedagang, khususnya penjual es kelapa, telah berjualan di lokasi tersebut selama puluhan tahun dan menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Hingga kini, massa mengaku surat permohonan RDP yang diajukan belum ditandatangani oleh pimpinan DPRD Makassar sehingga proses audiensi belum dapat dilaksanakan.
