jejakterkini.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng menggelar rapat koordinasi darurat untuk membahas kondisi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji (LPG) 3 kilogram. Rapat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng pada Selasa (15/9/2026) ini dipimpin langsung oleh Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci daerah, termasuk Ketua DPRD Bantaeng H. Budi Santoso, Kapolres Bantaeng Andi Mayasari Patongai, Penjabat Sekretaris Daerah Dr. H. Muhammad Tafsir, Pejabat Fungsional Jaksa Kajari Bantaeng Abi Rafdi Zhahiri, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Andi Sjafruddin Magau, serta para Kepala OPD, Camat, Lurah, perwakilan agen LPG, dan pihak SPBU.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah terhadap keluhan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sulitnya mendapatkan tabung LPG 3 kg bersubsidi. Tujuannya adalah merumuskan langkah strategis agar penyaluran kedua komoditas vital tersebut kembali tertib dan merata.
Stok BBM Aman, Namun Permintaan Meningkat
Dalam paparan di rapat, pihak SPBU menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan stok BBM masih dalam kondisi aman dan tidak ada pengurangan kuota dari pusat. Namun, lonjakan kebutuhan masyarakat menyebabkan stok di beberapa titik terserap lebih cepat, memicu antrean kendaraan hingga larut malam.
Bupati M. Fathul Fauzy Nurdin mengungkapkan, berdasarkan laporan lapangan, rata-rata stok BBM di sejumlah SPBU habis sekitar pukul 01.00 hingga 02.00 WITA.
“Sebenarnya stoknya ini tidak terganggu, cuma memang kebutuhannya yang meningkat. Jadi stoknya aman karena tadi dari semua SPBU menyampaikan tidak ada yang kuotanya dikurangi. Malah ada satu yang ditambah yakni dari pihak SPBU Parasula,” ujar Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Bupati membuka peluang bagi SPBU yang membutuhkan untuk mengajukan penambahan kuota. Pemkab Bantaeng menyatakan siap memberikan rekomendasi resmi kepada Pertamina untuk menambah alokasi BBM bagi SPBU yang mengalami defisit akibat tingginya permintaan.
“Kalau memang teman-teman butuh, ajukan saja. Nanti suratnya kita setujui untuk dikirim ke Pertamina untuk ditambah kuotanya,” tegasnya.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada sejumlah SPBU yang telah menerapkan sistem pembatasan pembelian berbasis pelat nomor ganjil-genap. Menurutnya, kebijakan ini efektif mengurangi kepadatan antrean dan kemacetan, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga seperti mengantar anak sekolah atau pergi bekerja.
Tegas Terhadap Penyalahgunaan LPG 3 Kg
Selain isu BBM, rapat juga menyoroti masalah distribusi LPG 3 kg. Bupati menerima laporan adanya penyalahgunaan distribusi dan penjualan yang tidak tepat sasaran, bahkan ditemukan harga jual di lapangan melonjak hingga Rp35.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Mengingat LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, Bupati meminta seluruh agen LPG untuk memperketat pengawasan terhadap jaringan pengecer. Agen diwajibkan melakukan pendataan ulang dan berkoordinasi intensif dengan pengecer di wilayah masing-masing untuk memastikan prioritas penyaluran jatuh kepada masyarakat lokal yang berhak menerima subsidi.
“Pemerintah tidak akan mentolerir praktik spekulasi yang merugikan rakyat kecil. Distribusi harus tepat sasaran,” imbuhnya.
Ke depan, Pemkab Bantaeng bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan Pertamina serta aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan memastikan distribusi BBM dan LPG 3 kg berjalan tertib, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Bantaeng tanpa hambatan.
