Jejakterkini.Online Langkah awal Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menutup 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memberhentikan 261 pegawai non-ASN dinilai belum menyentuh persoalan utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dosen Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menilai kebijakan tersebut baru menjadi langkah awal untuk membenahi tata kelola program MBG yang selama ini menuai berbagai sorotan.
Menurutnya, persoalan terbesar berada pada sistem pengelolaan dan proses seleksi pengelola dapur SPPG yang dinilai belum transparan. Mekanisme penunjukan yang tertutup disebut berpotensi memunculkan praktik nepotisme dan benturan kepentingan.
Subarsono menyebut adanya dugaan keterlibatan berbagai kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dalam kepemilikan dapur SPPG. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan awal.
Selain tata kelola dapur, ia juga menyoroti skema distribusi MBG yang dianggap belum tepat sasaran. Perlakuan yang sama antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu dinilai kurang sesuai dengan kondisi fiskal negara.
Untuk menekan beban anggaran, pemerintah disarankan melakukan efisiensi dengan memfokuskan program MBG bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta masyarakat miskin di perkotaan. Program juga diusulkan tidak harus berjalan lima hari penuh, melainkan dapat disesuaikan menjadi tiga hari.
Perbaikan sistem rantai pasok bahan pangan juga dinilai penting agar MBG dapat lebih memberdayakan ekonomi masyarakat dan mencapai tujuan program secara optimal. (AR)
