jejakterkini.online – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, angkat bicara terkait isu non-job sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Gowa yang ramai diperbincangkan pada 16 Agustus 2026.
Husniah membantah kabar yang menyebut dirinya melakukan non-job terhadap sejumlah pejabat. Ia menegaskan, langkah yang diambil merupakan penonaktifan sebagai bagian dari upaya melakukan penyegaran dan penataan pemerintahan.
“Penting bagi pemerintah daerah untuk menata pemerintahannya menjadi baik. Sebagai Kepala Daerah, saya melakukan penyegaran agar pemerintahan ini berjalan tertib sesuai dengan aturan kita bersama,” kata Husniah saat ditanya wartawan, Sabtu dini hari, 22 Agustus 2026.
Menurutnya, penataan internal pemerintahan tidak boleh berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta agar dinamika yang terjadi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) tidak mengganggu jalannya pelayanan publik.
“Khusus kepada pelayanan masyarakat, itu jangan pernah terganggu oleh hal-hal yang terjadi di internal ASN atau pemerintahan Kabupaten Gowa,” ujarnya.
Husniah juga meluruskan istilah yang beredar di publik. Ia menegaskan tidak melakukan non-job terhadap pejabat, melainkan penonaktifan terhadap sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tadi saya melakukan, bukan non-job ya. Kami tidak melakukan non-job. Berita yang beredar itu simpang siur dan salah sekali. Saya melakukan penonaktifan terhadap beberapa pejabat SKPD. Tentu ini bagian dari tugas saya,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai jumlah pejabat yang dinonaktifkan, Husniah memilih tidak menyebutkan angka secara langsung.
“Totalnya nanti kita hitung sendiri,” katanya lagi.
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat 16 pejabat yang dinonaktifkan. Daftar tersebut mencakup Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa hingga sejumlah kepala OPD.
