jejakterkini.online – Konflik pemerintahan di Kabupaten Gowa saat ini telah menjadi perhatian publik. Persoalan yang awalnya berada dalam ruang birokrasi kini berkembang menjadi perbincangan masyarakat luas. Penonaktifan Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. DPRD Gowa bahkan meminta penjelasan terkait dasar hukum, prosedur, alasan objektif, serta urgensi kebijakan tersebut karena menyangkut stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, Gowa membutuhkan langkah yang mampu meredakan ketegangan. Salah satu langkah sederhana tetapi memiliki makna besar adalah mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati dalam suasana yang lebih santai. Mungkin istilahnya sederhana: ngopi bareng. Namun, secara politik dan sosial, sebuah pertemuan informal antara dua pemimpin daerah dapat menjadi simbol kuat bahwa kepentingan Gowa lebih besar daripada perbedaan kepentingan.
Dalam pemerintahan daerah, hubungan harmonis antara bupati dan wakil bupati merupakan fondasi penting. Keduanya bukan hanya pasangan politik yang memenangkan pemilihan, tetapi juga pasangan kepemimpinan yang harus menjaga kesinambungan pemerintahan. Ketika hubungan antara pemimpin daerah berjalan baik, birokrasi akan lebih mudah bergerak. Sebaliknya, jika terjadi ketegangan di tingkat elite, dampaknya dapat dirasakan hingga ke jajaran ASN dan pelayanan publik.
Permasalahan Gowa saat ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui surat keputusan, klarifikasi, atau pernyataan di media. Proses hukum dan administrasi tetap harus berjalan sesuai aturan. Namun, komunikasi politik dan pendekatan kemanusiaan juga diperlukan. Sebab banyak konflik pemerintahan tidak membesar karena persoalan awalnya, tetapi karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.
Ngopi bareng bukan berarti salah satu pihak harus kalah atau mengakui kesalahan. Pertemuan tersebut dapat menjadi ruang untuk saling mendengar. Bupati dapat menjelaskan alasan kebijakan yang diambil, sementara Wakil Bupati dapat menyampaikan pandangan mengenai kondisi internal pemerintahan. Dari dialog terbuka itu, dapat dicari titik temu untuk mengembalikan suasana kerja yang kondusif.
Masyarakat Gowa tentu berharap pemimpinnya menunjukkan kedewasaan politik. Masyarakat tidak terlalu membutuhkan pertarungan argumentasi antara elite, tetapi membutuhkan pemerintahan yang stabil, pelayanan yang berjalan, serta pembangunan yang tidak terganggu.
Konflik birokrasi juga harus dijaga agar tidak berubah menjadi konflik sosial. ASN harus tetap bekerja secara profesional dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik. DPRD pun memiliki peran penting sebagai lembaga pengawasan agar setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan.
Bupati dan Wakil Bupati Gowa memiliki kesempatan untuk memberikan contoh kepemimpinan yang menyejukkan. Mereka dapat menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tidak harus berakhir dengan perpecahan. Justru pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu membuka ruang dialog ketika terjadi persoalan.
Gowa memiliki sejarah panjang tentang nilai kebersamaan, siri’ na pacce, dan semangat menjaga kehormatan daerah. Nilai tersebut seharusnya menjadi energi untuk menyelesaikan persoalan secara bermartabat.
Mungkin solusi besar bagi Gowa tidak selalu dimulai dari ruang rapat yang besar. Bisa jadi dimulai dari sebuah meja kecil, dua cangkir kopi, dan percakapan yang tulus antara Bupati dan Wakil Bupati.Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam konflik ini, tetapi apakah Gowa mampu kembali bersatu dan bergerak maju.
