jejakterkini.online – Keterangan tambahan: Radar007.com menerima sebuah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang memuat komunikasi terkait seseorang yang disebut berada dalam perkara penadahan. Dalam percakapan tersebut terdapat penyebutan “Resmob”, “Polda”, identitas seseorang bernama Idham, serta pembahasan mengenai pihak keluarga.
Namun, tangkapan layar tersebut belum dapat dijadikan bukti final mengenai adanya transaksi atau pelanggaran hukum. Keaslian, konteks, identitas para pihak, serta hubungan percakapan dengan proses penanganan perkara perlu diverifikasi lebih lanjut.
Justru karena itulah, aparat penegak hukum memiliki alasan kuat untuk membuka persoalan ini secara terang.
Jika semuanya prosedural, buktikan secara administratif. Jika tidak ada uang yang berpindah, jelaskan. Jika ada pelanggaran, tindak.
Rp25 JUTA TURUN JADI Rp10 JUTA — SIAPA YANG MENENTUKAN “HARGA”?
Informasi mengenai perubahan angka dari Rp25 juta menjadi Rp10 juta merupakan bagian paling serius dari dugaan yang beredar.
Sebab apabila uang tersebut benar-benar pernah diminta atau diterima untuk menghentikan proses hukum, maka persoalannya tidak lagi sederhana.
Jika semuanya prosedural, buktikan secara administratif. Jika tidak ada uang yang berpindah, jelaskan. Jika ada pelanggaran, tindak.
Rp25 JUTA TURUN JADI Rp10 JUTA — SIAPA YANG MENENTUKAN “HARGA”?
Informasi mengenai perubahan angka dari Rp25 juta menjadi Rp10 juta merupakan bagian paling serius dari dugaan yang beredar.
Sebab apabila uang tersebut benar-benar pernah diminta atau diterima untuk menghentikan proses hukum, maka persoalannya tidak lagi sederhana.
Ini bukan lagi sekadar perkara penadahan.
Ini menyentuh dugaan penyalahgunaan kewenangan dan integritas aparat penegak hukum.
Hukum seharusnya tidak memiliki daftar harga.
Tidak ada tarif untuk bebas.
Tidak ada diskon untuk perkara.
Tidak ada negosiasi antara kewenangan dan uang.
Jika benar ada oknum yang menjadikan perkara sebagai komoditas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus.
