Jejakterkini.online — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai pemerintah perlu melakukan perubahan mendasar agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, legitimasi sebuah pemerintahan hanya bisa kuat jika mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keadilan hukum.
“Pemerintah yang akan datang harus menyejahterakan rakyat dan melaksanakan hukum dengan baik. Tanpa itu, semua program besar tidak akan bermakna,” ujar JK dalam salah satu kesempatan, dikutip dari Detik News.
JK juga menekankan perlunya reformasi pendidikan Islam dan pemikiran keagamaan agar relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, modernisasi pendidikan akan mendorong kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas
Selain itu, menghadapi tantangan global, JK mendorong pemerintah memberi fokus lebih besar pada investasi, ekspor, dan pengendalian inflasi, agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah (Antara).
JK mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur atau proyek besar tidak boleh menjadi ukuran tunggal keberhasilan pemerintah. “Keberhasilan pemerintahan itu diukur dari sejauh mana rakyat sejahtera, bukan dari gedung atau jalan yang megah,” tegasnya.
