Jejakterkini.Online Jakarta 8 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) melaksanakan audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai bentuk komitmen dalam mendorong penguatan tata kelola kawasan perbatasan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan, penguatan kedaulatan negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman didampingi Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama Lembaga serta Kepala Bagian Hukum BNPP. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan membahas berbagai isu strategis terkait penguatan kelembagaan BNPP, percepatan pembangunan kawasan perbatasan, serta pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil dalam menjaga wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, DPN PERMAHI menegaskan bahwa kawasan perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai wilayah terluar semata, melainkan sebagai beranda depan Indonesia yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, hingga geopolitik.
Ketua Bidang Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI,Ridwan, S.H. menyampaikan bahwa percepatan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan kelembagaan yang kuat, efektif, dan memiliki kewenangan yang memadai dalam mengoordinasikan seluruh kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
“Selama ini BNPP memiliki fungsi koordinatif, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan kewenangan sehingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan sering kali belum berjalan optimal. Oleh karena itu, DPN PERMAHI mendorong penguatan kewenangan BNPP agar mampu menjadi leading institution dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan secara nasional,” ujar Ridwan.
Selain itu, DPN PERMAHI juga menyampaikan dukungan terhadap upaya BNPP dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sistem keamanan di wilayah perbatasan.
Dalam audiensi tersebut, DPN PERMAHI turut menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi kawasan perbatasan, antara lain keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan layanan kesehatan, konektivitas transportasi, jaringan telekomunikasi dan listrik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga perlunya pengawasan yang lebih optimal terhadap aktivitas lintas batas untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional.
Sebagai bentuk kontribusi akademik, DPN PERMAHI menyampaikan beberapa rekomendasi strategis kepada BNPP, yaitu:
1. Mendorong penguatan kewenangan kelembagaan BNPP melalui penyempurnaan regulasi agar memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan yang lebih efektif.
2. Memperkuat sinergi antara BNPP dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan kawasan perbatasan.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas transportasi, pendidikan, kesehatan, energi, telekomunikasi, dan layanan publik lainnya di wilayah perbatasan.
4. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas.
5. Memperkuat pengawasan terhadap aktivitas lintas batas guna mencegah penyelundupan, perdagangan orang, narkotika, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguatan kapasitas aparatur di kawasan perbatasan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris BNPP menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontribusi DPN PERMAHI dalam memberikan perspektif akademik terhadap pembangunan kawasan perbatasan. BNPP juga membuka ruang kolaborasi dengan kalangan mahasiswa hukum dan akademisi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, penguatan regulasi, serta peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan kawasan perbatasan.
DPN PERMAHI berharap audiensi ini menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan dengan BNPP guna memperkuat kebijakan nasional di kawasan perbatasan. Melalui sinergi yang erat antara pemerintah dan elemen masyarakat, kawasan perbatasan diharapkan mampu berkembang menjadi kawasan yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing, sekaligus menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam melindungi seluruh wilayah Indonesia.
