jejakterkini.online – Anggaran konsumsi anggota DPR sebesar Rp170 ribu per porsi tengah menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah pengamat politik Rocky Gerung menyentil perbedaan mencolok antara biaya konsumsi pejabat dengan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digaungkan pemerintah untuk masyarakat.
Rocky mempertanyakan alasan para anggota DPR tidak ikut mengonsumsi menu MBG jika program tersebut memang diklaim bergizi dan menjadi prioritas negara. Perbandingan ini pun memicu kritik publik agar istilah “makan bergizi” tidak hanya berlaku untuk rakyat biasa sementara pejabat memiliki standar sendiri.
Kendati demikian, perlu dicatat bahwa angka Rp170 ribu bukan merupakan tarif yang ditulis secara spesifik sebagai makan anggota DPR. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 memuat Standar Biaya Masukan (SBM) 2026 untuk berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk konsumsi kegiatan tertentu.
Selain itu, alokasi biaya konsumsi dalam kegiatan pemerintah tidak selalu mencerminkan harga murni satu porsi makanan, melainkan bisa mencakup komponen penyediaan dan layanan pendukung lainnya.
Meski begitu, perbedaan nilai ini tetap memicu pertanyaan besar terkait efisiensi anggaran negara. Publik menilai sumber dan rincian alokasi Rp170 ribu tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, agar jelas apakah angka itu murni untuk satu porsi makan atau merupakan total biaya penyelenggaraan konsumsi suatu kegiatan.
